Jalan Rusak Pemandang Umum Kalimantan

Jalan Rusak menjelang mudik hari raya selalu menjadi pembicaraan hangat baik itu hari raya Natalan, Lebaran, dan hari raya lainnya. Mudik merupakan moment dan tradisi tahunan umat beragama di Indonesia yang di tunggu setiap tahun-nya, Banyak permasalah yang disorot ketika mendekati moment tahunan (mudik). Permasalahan tersebut mulai dari jalan rusak, kecelakaan, kemacetan, pasar tumpah, dan kriminal yang mengancam keselamatan. Hal tersebut selalu menjadi sorotan media tapi sangat disayangkan hanya yang dibahas arus mudik di pulau jawa dan sumatra yang lebih dominan, Sementara pulau lain mungkin cuma dibahas atau disorot sepintas bahkan mungkin tidak disorat sama sekali sehingga diangap pembangunan sudah merata di Indonesia.

Jalan Trans kalimantan (Kalbar-Kalteng)// Photo by Ferry T. Waning

Banyak permasalahan umum saat mudik adalah arus kendaraan dan jalan yang rusak parah, Bagi Penduduk yang tinggal di pulau jawa dan sumatra jalan bergelombang dan berlubang tentu sudah dapat kontroversial dan pertanyaan heboh publik atas kinerja kontruksi jalan yang dinilai bekerja tidak maksimal dan tidak tepat waktu sebut saja seperti seperti proyek pantura.

Proyek abadi pantura dan penyempitan jalan dan kemacetan akibat pasar tumpah yang sempat menjadi treding topik media memang sudah layak dan patut di pertanyakan kerena proyek perbaikan di jalan pantura terus dilakukan, tanpa kejelasan kapan proyek tersebut bisa sepenuhnya diselesaikan. Hal berbeda dengan mudik tahun ini tentu dirasakan oleh penduduk yang berada di kalimantan, Jangan pernah berharap bisa mudik gratis sementara yang berbayar saja masih dihadapkan dengan banyak persoalan dijalan.

Jalan kec.Hulu Sungai, Ketapang,Kalimantan Barat// Photo by Mestre Jowan

Yohanes Ngalai salah satu member TDU mengatakan kondisi jalan yang rusak parah setidaknya diperlukan dana 1 milyar untuk 1 kilo meter jalan. Di Kal-Bar tahun 2008 dana yang ada 600 Milyar, sekarang mendekati 2 Triliun dan 1 Triliun APBN sehingga dapat dipastikan jika tidak ada revolusi anggaran ( perubahan radikal ) adalah mustahil memuluskan jalan nasional di pulau lumbung Energi Borneo. Jika membahas pelangaran UU no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tentu ini merupakan pelangaran. Selain itu, dari sudut pandang warga negara diatur mengenai pemenuhan hak yang diatur dalam UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentu ini sudah melangar juga.

Di kalimantan Jalan berlumpur dan becek merupakan pemandangan umum setiap hari untuk rakyat yang tinggal di pulau borneo. Hal tersebut di perparah lagi jika cuaca tidak mendukung saat hujan turun selain jalan tersebut bertambah licin, becek, dan berlumpur. Belum lagi kendaraan juga kerap mogok saat hujan sehingga tidak dapat meneruskan perjalanan dan tidak jarang harus menginap di jalan dan rumah penduduk setempat yang tentunya tidak ada penerangan jalan yang layak.