Nasi Singkong, Potret Kemiskinan Kalimantan Barat

Potret kemiskinan akibat Ketidakadilan ekonomi tidak hanya di rasakan masyarakat adat yang dipebatasan Kalimantan Barat. Poteret Ketidakadilan hampir dirasakan kalangan masyarakat Adat Suku Dayak yang mendiami pulau kalimantan. Bagaimana tidak Perebutan sumber daya alam tentunya sangat merugikan masyarakat Adat. Selain menimbulkan ketidakadilan ekonomi, program pembangunan Global yang semata-mata mengedepankan hukum pasar pada kenyataannya telah mengusik rasa nasionalisme segenap lapisan masyarakat di Provinsi Kalbar.


Masyarakat adat di Sintang, Kalbar. // Photo by Andi Fachrizal

Bagi Sebagian penduduk Indonesia kata nasi sudah identik dengan beras yang diolah sedemikian rupa menjadi makan pokok sehari, Hal tersebut sangat berbeda di Desa Sejirak, Kecamatan Ketungau, Kabupaten Sintang, kalimantan Barat. Menurut salah satu warga setempat sebut saja John mereka terpaksa makan nasi yang dicampur dengan singkong lantaran hampir 90 persen lahan Dari 14.400 hektar milik Masyarakat adat mengalami konflik yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. sebagian besar warga setempat yang bekerja berladang mengaku kehilangan sumber pendapatan yang sempat menimbulkan kelaparan.

Menurut pontianak.tribunnews.com tahun terparah yang dialami warga saat terjadi kalaparan tersebut adalah di 2008 dan 2010. Tidak hanya itu warga desa pun merasakan intimidasi dari pihak perusahaan. Selain mengalami kriminalisasi, warga juga melihat sejumlah polisi yang berjaga di sekitar area kantor. Ia menuturkan jika selama ini warga tidak pernah berniat untuk melakukan demonstrasi dan dan pengrusakan lainnya, sehingga kehadiran polisi tersebut dianggapnya berlebihan.

Kasus ini sempat mencuat dipublik dan Menbuat Walhi turun tangan lantaran tersangka perusakan lahan perkebunan milik perusahaan. 13 orang mendekam selama 14 hari di Mapolres Sintang 13 warga tersebut duharuskan wajib lapor sebanyak satu kali dalam sepekan ke Polres Sintang. "Jarak dari desa ke Polres Sintang 62 kilometer dan harus mengeluarkan uang sebanyak 60 ribu rupiah untuk ongkos pulang pergi dengan oplet. Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Cornelis saat ditemui sedang tidak ada di kantor sehingga hanya diwakili seorang staf Tata Usaha (TU). Perwakilan tersebut berjanji menyampaikan segala aspirasinya ke Gubernur, agar permasalahan yang dialami Desa Sejirak cepat selesai.